Perang Fed terhadap Crypto: Bagaimana Regulator AS Menciptakan Ulang Kendali Ketat Perbankan

Ingat Operasi Choke Point? Operasi era Obama yang menggunakan penyaringan keuangan untuk melawan bisnis “berisiko”? Sekarang itu kembali, kali ini menargetkan Bitcoin dan cryptocurrency.

Pengulangan Sejarah: Dari 2010-an hingga 2023

Di tahun 2010-an, otoritas pengawas AS melalui sebuah proyek bernama “Operation Choke Point” secara langsung menekan bank untuk memutus hubungan dengan bisnis “berisiko” seperti penjualan amunisi, pinjaman harian, bahkan layanan dewasa. Alasan formalnya adalah anti penipuan, tetapi sebenarnya ini adalah penyaringan keuangan.

Pada tahun 2023, skenario yang sama terulang kembali—hanya saja kali ini targetnya adalah cryptocurrency.

Reaksi Berantai dari Tiga Bank

Peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari di Maret 2023 sangat menggambarkan situasi:

• Silvergate Bank (8 Maret): secara sukarela likuidasi. Bank ini mulai melayani klien crypto sejak 2013, tetapi karena keruntuhan FTX dan tekanan regulasi, dipaksa tutup.
• Silicon Valley Bank (10 Maret): diambil alih oleh pemerintah California, menjadi insiden kebangkrutan bank terbesar kedua di AS. Masalahnya bukan karena crypto—melainkan risiko suku bunga—namun semua klien crypto-nya menarik dana secara besar-besaran.
• Signature Bank (12 Maret): ditutup oleh negara bagian New York. Sekitar 30% simpanannya berasal dari industri crypto, dan akhirnya ditutup langsung di bawah tekanan regulasi. Federal Reserve menolak menerima simpanan terkait crypto-nya.

Detail penting: Penyebab kebangkrutan Signature Bank bukan karena bangkrut. Barney Frank, mantan Ketua DPR dan anggota dewan Signature, secara terbuka mengatakan: “Saya pikir regulator ingin mengirim sinyal yang sangat keras terhadap crypto.” The Wall Street Journal mengonfirmasi—Federal Reserve secara khusus mengecualikan simpanan terkait crypto dari Signature, ini bukan regulasi, ini politik.

Upaya Resmi Pemerintah Biden

Awal 2023, pemerintahan Biden meluncurkan serangkaian kebijakan:

3 Januari: Federal Reserve, FDIC, dan Otoritas Pengawas Keuangan bersama-sama mengeluarkan peringatan agar bank menjauh dari “risiko” aset crypto.

27 Januari: Gedung Putih merilis “Peta Jalan Pengurangan Risiko Cryptocurrency”, menyatakan bahwa crypto adalah “ancaman stabilitas keuangan”, dan tidak mendukung dana pensiun masuk ke pasar ini.

7 Februari: Federal Reserve mengumumkan melarang bank anggota negara bagian memiliki aset crypto dalam jumlah apapun.

2 Mei: Biden mengusulkan pajak listrik sebesar 30% untuk penambang Bitcoin, secara nominal demi “lingkungan”.

Ini bukan kejadian terisolasi—melainkan bagian dari kampanye penutupan yang terkoordinasi.

Mengapa Bitcoin Harus Peduli?

Banyak penggemar Bitcoin berpendapat: Bitcoin adalah desentralisasi, tidak membutuhkan bank. Tapi mengapa tekanan regulasi penting?

Jawabannya: Biaya kepatuhan.

Jika perusahaan terkait Bitcoin yang sah diusir dari sistem keuangan AS, apa yang akan terjadi?

1. Inovasi Terhenti: seperti Custodia Bank yang berusaha membangun jembatan antara keuangan tradisional dan Bitcoin, karena tidak bisa mendapatkan akun Federal Reserve, mereka terhambat. Custodia bahkan menggugat Fed.

2. Pelaku patuh terpaksa keluar: tim yang berusaha mengikuti aturan tersingkir, dan alternatif luar negeri (seperti FTX dulu) malah diuntungkan. FTX misalnya, dengan terang-terangan menipu miliaran dolar dari Caribbean—karena tidak diatur di AS.

3. Bitcoin dijadikan “kambing hitam”: regulator menganggap Bitcoin dan crypto lain sama. Bitcoin secara resmi diakui sebagai komoditas besar, seharusnya memiliki aturan yang lebih longgar, tetapi malah dimasukkan ke dalam kategori “cryptocurrency”.

Masalah yang Lebih Dalam dari Sekadar Permukaan

Brian Morgenstern (Chief Policy Officer Riot Platforms) menunjukkan kontradiksi utama:

“Gedung Putih mengusulkan pajak listrik untuk penambang Bitcoin—ini secara langsung mengakui mereka ingin mengendalikan aktivitas yang sah. Kalau bukan karena prasangka mendalam terhadap keadaan saat ini dan ketakutan terhadap desentralisasi, ini tidak masuk akal.”

Senator Bill Hagerty bahkan lebih blak-blakan: regulator menganggap semua perusahaan crypto terlibat aktivitas ilegal, dan mengabaikan potensi industri ini.

Bagaimana Mengatasi Kebuntuan?

Pendiri Custodia, Caitlin Long, menawarkan solusi jangka panjang:

Membangun jembatan regulasi yang patuh agar perusahaan legal bisa berinteraksi dengan sistem keuangan tradisional; atau industri keuangan akan mengakali mereka, seperti internet yang mengakali media tradisional. Akibatnya, otoritas akan kehilangan kekuasaan.

Saran Long sangat praktis: para pendukung Bitcoin perlu aktif berkomunikasi dengan politisi, membantu mereka memahami perbedaan Bitcoin dan “crypto”, serta menjelaskan nilai inklusif finansial dari Bitcoin.

Kesimpulan

Operation Choke Point 2.0 memang ada. Kekuatannya bukan untuk membunuh Bitcoin, tetapi untuk memperlambat adopsinya secara mainstream. Tapi seperti yang dikatakan Long: “Uang berbasis internet sudah ada. Itu tidak akan ‘dihapus’.” Selama kebijakan terus menutup jalur regulasi domestik, alternatif internasional dan desentralisasi akan semakin kuat—dan ini justru yang ingin dihindari oleh regulator.