Dubai meminta entitas terkait KuCoin untuk menghentikan operasi ilegal

Otoritas Regulasi Aset Virtual (VARA) di Dubai telah mengeluarkan perintah kepada empat entitas terkait merek KuCoin untuk segera menghentikan semua aktivitas aset digital tanpa izin di dalam atau dari Dubai.

Dalam pernyataan resmi, VARA menyatakan bahwa entitas Phoenixfin Pte Ltd, MEK Global Limited, Peken Global Limited, dan KuCoin Exchange EU GmbH mempromosikan dan beroperasi di bawah merek KuCoin tetapi tidak memiliki izin resmi untuk menyediakan layanan aset digital di Dubai.

Menurut otoritas pengawas, KuCoin tidak memiliki izin sesuai dengan Dubai Law No. (4) of 2022 dan Cabinet Resolution No. 111/2022, dua regulasi yang mengharuskan semua penyedia layanan aset digital mendapatkan izin sebelum beroperasi di wilayah ini.

VARA juga menegaskan bahwa semua aktivitas promosi, iklan, atau pemasaran terkait KuCoin belum disetujui oleh otoritas ini. Oleh karena itu, platform ini dilarang menyediakan, mempromosikan, atau memasarkan produk atau layanan kripto apa pun di Dubai atau kepada penduduk di sini.

Otoritas pengawas menyatakan bahwa KuCoin mungkin telah menyediakan layanan kepada pengguna di Dubai sambil menyajikan informasi yang menyesatkan tentang status perizinannya. VARA memperingatkan bahwa penggunaan layanan dari organisasi yang tidak mematuhi regulasi dapat menimbulkan risiko keuangan bagi investor serta konsekuensi hukum sesuai hukum Uni Emirat Arab.

VARA menyarankan konsumen dan investor di Dubai untuk menghindari penggunaan layanan aset digital KuCoin dan berhati-hati saat berinteraksi dengan organisasi yang belum mendapatkan izin.

Langkah ini di Dubai dilakukan setelah tindakan pengawasan tersendiri di Austria, di mana Otoritas Pasar Keuangan baru-baru ini melarang cabang KuCoin di Eropa untuk meluncurkan bisnis baru atau menerima pelanggan baru. Sebelumnya, otoritas ini pernah memberikan izin operasi kepada KuCoin berdasarkan kerangka Regulasi Pasar dalam Aset Kripto (MiCA), tetapi kemudian perintah pembatasan dikeluarkan karena kekurangan staf kepatuhan yang diperlukan.