Menurut NHK, pada 27 Juli, pihak lintas partai Jepang dalam “Dewan Nasional” gagal mencapai konsensus mengenai rencana pengurangan pajak konsumsi untuk makanan tertentu. Rencana yang diusulkan menyarankan pemotongan pajak konsumsi makanan menjadi 1% selama dua tahun, mulai April tahun depan, namun perbedaan pendapat antarpartai politik masih belum terselesaikan.
Laporan ringkas sementara yang diajukan oleh kelompok kerja dewan tersebut mengonfirmasi bahwa meskipun semua pihak sepakat perlunya mendukung rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah yang menghadapi inflasi, tidak ada usulan kebijakan terpadu yang berhasil disepakati. Dewan diperkirakan akan memindahkan proses pengambilan keputusan kepada Perdana Menteri Hayashi Yoshimasa karena arah kebijakan dalam laporan sementara tersebut belum jelas.