Pada 6 Juli, Ketua Komite Kebijakan Partai Demokrat Ryu Dong-soo mengatakan bahwa undang-undang aset digital harus diperlakukan sebagai isu prioritas yang memerlukan pembahasan lebih mendalam. Selama sidang paripurna pertama komite di paruh kedua, Ryu menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Aset Digital, volatilitas pasar modal, praktik bisnis eksploitatif, dan perlindungan pemilik usaha kecil adalah masalah kritis yang memerlukan perhatian mendalam.
Anggota Partai Demokrat Lee Gang-il mencatat bahwa undang-undang aset digital telah dibahas untuk waktu yang lama tetapi tidak disahkan dalam sidang komite sebelumnya. Lee menekankan bahwa sentimen pasar telah bergeser dari antisipasi menjadi kekecewaan, sehingga memerlukan upaya untuk membangun kembali momentum.