Anggota parlemen Inggris meluncurkan penyelidikan parlemen terkait pembatasan perbankan terhadap bisnis mata uang kripto tak lama setelah Inggris menyelesaikan kerangka regulasi baru untuk sektor tersebut. Crypto and Digital Assets All-Party Parliamentary Group (APPG), yang dipimpin bersama oleh mantan menteri ekonomi digital Lord Vaizey dari Didcot dan legislator Partai Buruh Gurinder Singh Josan, membuka penyelidikan berdurasi 6 minggu setelah bank dilaporkan memblokir atau menunda 40% transfer kripto. Penyelidikan ini mengkaji apakah akses terbatas ke layanan keuangan dapat melemahkan dorongan negara tersebut untuk menjadi pusat aset digital terkemuka. Lembaga pemberi pinjaman besar termasuk HSBC, Nationwide, Natwest, Santander, dan Starling Bank telah memberlakukan pembatasan pada beberapa pembayaran terkait kripto, sehingga memunculkan kekhawatiran dari pelaku industri dan pembuat kebijakan mengenai proporsionalitas dan dampaknya terhadap bisnis yang sah.
Kelompok parlemen tersebut akan menelaah akses ke rekening bank, layanan pembayaran, dan asuransi bagi bisnis kripto. Legislator berencana menilai apakah batas transfer dan pemblokiran transaksi dapat dibenarkan oleh risiko penipuan dan kejahatan keuangan. Penyelidikan ini juga akan mempertimbangkan dampak langkah perbankan terhadap konsumen, persaingan, investasi, dan inovasi. “Akses ke layanan perbankan adalah hal yang mendasar bagi setiap bisnis yang sah,” kata Josan dan Vaizey dalam pernyataan bersama. APPG akan menerima bukti tertulis selama enam minggu, dengan penyerahan ditutup pada 31 Agustus.
Penelitian yang diterbitkan oleh UK Cryptoasset Business Council pada Januari memperkirakan bahwa bank memblokir atau menunda sekitar 40% transfer yang dicoba menuju bursa kripto. Dari bursa yang disurvei, 70% mengatakan pembatasan perbankan memengaruhi rencana investasi, perekrutan, atau ekspansi di Inggris. Perusahaan kripto telah lama melaporkan kesulitan dalam membuka dan mempertahankan rekening bank, sementara konsumen juga menghadapi batas pembayaran atau transfer yang diblokir saat mengirim uang ke bursa.
HM Treasury mengakui isu akses perbankan. Economic Secretary Lucy Rigby mengatakan kepada Parlemen pada Maret bahwa perusahaan berlisensi oleh Financial Conduct Authority tidak boleh menghadapi pembatasan semata-mata karena beroperasi di sektor kripto. Penyelidikan ini akan membandingkan pendekatan Inggris dengan kebijakan di Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, dan Uni Eropa. UK dan US Transatlantic Taskforce for Markets of the Future menerbitkan rekomendasi yang dirancang untuk memperkuat kerja sama terkait aset digital, stablecoin, dan tokenisasi.
APPG akan menerbitkan rekomendasi untuk pemerintah setelah tenggat penyerahan bukti pada 31 Agustus. Tinjauan tersebut hadir sebelum rezim kripto baru Inggris menjadi wajib pada Oktober 2027. Temuan penyelidikan dapat membantu menentukan apakah kejelasan regulasi saja cukup untuk menarik bisnis aset digital, atau apakah akses ke perbankan tradisional tetap menjadi kendala. Josan dan Vaizey memperingatkan bahwa hambatan yang tidak perlu dapat membatasi pertumbuhan dan menggerus strategi aset digital pemerintah.
Crypto and Digital Assets All-Party Parliamentary Group (APPG) meluncurkan penyelidikan selama 6 minggu mengenai pembatasan perbankan terhadap bisnis mata uang kripto. Penyelidikan ini menilai akses ke rekening bank, layanan pembayaran, dan asuransi, serta apakah batas transfer dan pemblokiran transaksi dibenarkan oleh risiko penipuan dan kejahatan keuangan.
Penelitian yang diterbitkan oleh UK Cryptoasset Business Council pada Januari memperkirakan bahwa bank memblokir atau menunda sekitar 40% transfer yang dicoba menuju bursa kripto. Dari bursa yang disurvei, 70% mengatakan pembatasan perbankan memengaruhi rencana investasi, perekrutan, atau ekspansi di Inggris.
Rezim kripto baru Inggris menjadi wajib pada Oktober 2027. Penyelidikan APPG akan menerima bukti tertulis hingga 31 Agustus dan akan mempublikasikan rekomendasi untuk pemerintah sebelum tenggat regulasi tersebut.
Berita Terkait
Kim Min-seok Mengumumkan RUU Dasar Aset Digital dalam Rangka Reformasi Keuangan
40% transaksi kripto diblokir oleh bank di Inggris; kelompok parlemen lintas partai memulai penyelidikan
Komisi DPR Meninjau Pengawasan Pasar Prediksi di Tengah Perbenturan CFTC vs Pemerintah