【Block Rhythm】Pada 6 November, Mahkamah Agung AS menggelar sidang untuk kasus penting — apakah penggunaan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional oleh Trump untuk mengenakan tarif impor adalah sah. Beberapa hakim konservatif secara bergiliran mengajukan pertanyaan, tampak jelas mereka tidak terlalu setuju dengan argumen pemerintah. Sinyal ini cukup menarik: sistem peradilan mungkin akan menetapkan batasan yang lebih tegas terhadap kewenangan perdagangan presiden.
White House dan Departemen Keuangan justru tampak cukup tenang, menyatakan secara terbuka bahwa mereka "percaya bahwa pengadilan akan membuat keputusan yang benar", tetapi kalangan bisnis sudah mulai mempersiapkan skenario terburuk — mengingat kasus ini setidaknya akan memakan waktu beberapa bulan sebelum keputusan final. Menariknya, jika Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemerintah kalah, secara teori Trump masih bisa mencari dasar hukum lain untuk terus menekan, sehingga ketegangan perdagangan dalam waktu dekat kemungkinan tidak akan mereda.
Jika tarif saat ini benar-benar dibatalkan, tarif keseluruhan AS akan turun menjadi sekitar 6,5%, dan dampaknya terhadap PDB akan berkurang menjadi sekitar 0,6%, terdengar sebagai kabar baik. Tapi masalahnya...